SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah berkobar. Pemerintah meminta perusahaan ikut memperkuat pencegahan sejak awal melalui pembangunan infrastruktur pengelolaan air, terutama di kawasan gambut.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wamen LH/BPLH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan keterlibatan perusahaan menjadi penting karena sebagian wilayah konsesi berada di kawasan yang memiliki potensi karhutla berulang setiap musim kemarau.
Hal itu disampaikan Diaz dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Kantor BPBD Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (7/10/2026), yang turut dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru dan sejumlah perwakilan perusahaan.
“Pemerintah pusat dan daerah tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, kami memerlukan kerja sama dan dukungan dari pihak swasta,” kata Diaz.
Diaz menegaskan, pemerintah datang bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan membangun pola penanganan bersama agar persoalan karhutla dapat ditekan.
“Kami datang ke sini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama,” ujarnya.
Menurut Diaz, kawasan gambut memiliki karakteristik khusus dalam penanganan kebakaran. Api dapat menjalar hingga ke bawah permukaan sehingga proses pemadaman membutuhkan lebih dari sekadar penyiraman dari udara.
“Untuk menangani kebakaran di lahan gambut, operasi modifikasi cuaca dan penyiraman air dari udara tidak dapat menjadi satu-satunya andalan. Api di lahan gambut harus dipadamkan, dan kondisi gambut harus terus dijaga agar tetap basah,” jelasnya.
Salah satu langkah yang didorong adalah pembangunan sekat kanal untuk mempertahankan ketinggian air. Selain itu, sumber air di sekitar kawasan gambut perlu diidentifikasi, termasuk sungai yang dapat dimanfaatkan untuk memasok air ke kanal dan lahan.
Pemerintah juga mendorong tersedianya titik pengambilan air serta pompa yang dapat digunakan ketika kondisi lahan mulai mengering.
“Saya meminta dukungan perusahaan-perusahaan untuk membangun infrastruktur guna mengatasi atau memitigasi kebakaran lahan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kami membutuhkan kontribusi perusahaan dalam upaya tersebut,” tegas Diaz.
Namun, pembangunan infrastruktur tata air tersebut masih menghadapi tantangan di lapangan. Diaz menyebut sebagian masyarakat menolak pembangunan sekat kanal karena khawatir mengganggu aktivitas pengangkutan hasil produksi maupun membuat lahan terlalu basah.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dari program pencegahan karhutla.
Diaz meminta pemerintah daerah hingga tingkat desa bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten/kota memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi infrastruktur tata air dalam menjaga gambut.
“Kepala desa dan DLH kabupaten/kota diharapkan berperan ketika perusahaan telah berkomitmen untuk membantu. Dengan demikian, kita dapat menjaga kelestarian ekosistem gambut,” katanya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyatakan kesiapan dunia usaha mendukung langkah tersebut. Menurutnya, sejumlah perusahaan selama ini telah melakukan pembasahan lahan gambut dengan menggunakan pompa.
“Di Sungai Mesuji, kami menggunakan sembilan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan gambut. Upaya itu sudah kami lakukan,” ujar Soewarso.
Ia mengatakan kebutuhan pembasahan meningkat ketika musim kemarau karena muka air di kawasan gambut cenderung turun. Kondisi tersebut membutuhkan tambahan pasokan air agar lahan tetap lembap.
“Pada musim kemarau, muka air di lahan gambut turun sehingga pasokan airnya perlu ditambah. Karena itu, diperlukan keterpaduan, kerja sama, dan kejelasan pihak yang memimpin upaya ini,” katanya.
Soewarso menilai pembasahan gambut merupakan salah satu langkah efektif dalam mencegah terjadinya kebakaran.
“Kami menyambut baik upaya tersebut dan telah melaksanakannya. Pembasahan lahan gambut memang efektif. Saya setuju bahwa langkah tersebut tepat untuk menjaga gambut tetap basah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan Alex Sugiarto mengatakan perusahaan perkebunan bersama APHI telah melakukan berbagai langkah antisipasi karhutla.
Salah satunya pembangunan sekat kanal di kawasan gambut dan rawa. GAPKI juga menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam menyusun rancangan induk pengelolaan air.
“Infrastruktur sekat kanal telah kami terapkan di perusahaan perkebunan, khususnya di lahan gambut dan rawa. Kami juga siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam penyusunan rancangan induknya, sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Alex.
Meski demikian, Alex mengungkapkan pengelolaan tata air masih menghadapi persoalan. Salah satunya penurunan debit sungai yang membuat pasokan air ke kanal dan parit tidak selalu berjalan optimal.
Persoalan lain muncul pada akses keluar-masuk air yang terkadang terkendala pengelolaan lebak lebung oleh pemenang lelang untuk aktivitas penangkapan ikan, tambak dan kegiatan lainnya.
“Kerja sama dengan pemerintah desa juga diperlukan apabila perlu dibangun kanal baru. Sebab, akses keluar-masuk air terkadang terkendala oleh keberadaan lebak lebung yang dikelola pemenang lelang untuk penangkapan ikan, tambak, dan kegiatan lainnya,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisariat Daerah APHI Sumatera Selatan Iwan Setiawan, perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit serta pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Penguatan tata air gambut menjadi salah satu kunci pencegahan karhutla di Sumatera Selatan. Dengan ketersediaan sumber air, infrastruktur yang memadai, serta koordinasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat, risiko gambut mengering dan terbakar diharapkan dapat ditekan.
