SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang menjadikan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Peringatan yang dipusatkan di Hotel Novotel Palembang, Kamis (4/12/2025), dihadiri jajaran pejabat mulai dari Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Sekretaris Daerah Aprizal Hasyim, unsur Forkopimda hingga para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kehadiran lintas elemen tersebut mencerminkan bahwa upaya memberantas korupsi merupakan agenda bersama, bukan hanya tugas lembaga tertentu.
Dalam arahannya, Wali Kota Ratu Dewa menegaskan bahwa pemerintahan yang akuntabel harus dibangun dari pondasi integritas di seluruh lapisan birokrasi. Ia menyebutkan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang harus hadir dalam setiap keputusan dan layanan publik.
“Hakordia bukan hanya seremoni. Kita ingin nilai integritas menjadi napas dalam bekerja,” ucap Dewa.
Menurutnya, reformasi birokrasi sejati tidak hanya bergantung pada regulasi dan sistem, tetapi juga pada perilaku individu Aparatur Sipil Negara. Ia menekankan bahwa langkah sederhana namun jujur sudah menjadi kontribusi nyata dalam membangun pemerintahan yang bersih.
“Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang jujur. Setiap aksi integritas adalah bentuk perlawanan terhadap korupsi,” tegasnya.
Mengusung tema nasional “Satukan Aksi Basmi Korupsi,” Pemkot Palembang disebut tengah memperkuat berbagai instrumen pencegahan, mulai dari digitalisasi pelayanan publik, perbaikan tata kelola anggaran hingga pengawasan berbasis sistem.
Wali Kota meminta seluruh OPD memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan seluruh proses berjalan tanpa pungutan liar maupun gratifikasi.
“Kelola anggaran dengan akuntabel dan layani masyarakat tanpa celah pungutan liar. ASN harus menjadi contoh budaya antikorupsi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dewa juga menegaskan pentingnya implementasi program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program ini dinilai menjadi penguatan penting dalam mendorong pencegahan korupsi melalui mekanisme pengawasan yang lebih terpadu dan sistematis.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti MCSP dari KPK. Ini adalah komitmen nyata Palembang untuk memperkuat pencegahan korupsi,” tutupnya.
Dengan pesan yang kuat tersebut, Pemerintah Kota Palembang berharap peringatan Hakordia menjadi penggerak perubahan menuju tata pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas.
