SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Persoalan genangan air dan banjir pasang yang kerap melanda Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, hingga kini belum mendapat penanganan permanen. Padahal, berbagai usulan teknis telah diajukan pemerintah kelurahan sejak beberapa waktu lalu, namun belum satu pun terealisasi.
Lurah Lebung Gajah, Muhammad Waldo, menjelaskan bahwa pihaknya bersama warga selama ini hanya mampu melakukan penanganan bersifat sementara, terutama melalui kegiatan gotong royong membersihkan drainase dan mengangkat sedimentasi.
“Untuk drainase, kami mengimbau warga bergotong royong. Baik secara mandiri maupun atas inisiatif kelurahan, kami mengajak Ketua RT, RW, dan warga untuk membersihkan saluran,” ujarnya.
Namun demikian, Waldo menegaskan bahwa persoalan di Lebung Gajah tidak semata-mata disebabkan oleh drainase tersumbat. Sejumlah wilayah mengalami banjir pasang, bahkan saat tidak turun hujan.
“Kalau banjir itu definisinya tergenang lebih dari 1×24 jam. Itu pernah terjadi di RT 68 dan kawasan Rompok. Bahkan empat hari tidak hujan pun air tetap naik karena pengaruh pasang Sungai Borang,” jelasnya.
Menurut Waldo, kondisi geografis wilayah yang rendah membuat gotong royong tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Karena itu, pihak kelurahan telah mengajukan berbagai usulan penanganan struktural melalui Musrenbang dan skema Bantuan Gubernur (Bangub).
“Kolam retensi sudah kami usulkan di beberapa titik, di antaranya Jalan Betawi Raya, Jalan Tulang Bawang, RT 68, serta kawasan Rompok. Selain itu, kami juga mengusulkan turap sungai, pintu air, dan pompanisasi. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi, satu pun,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kolam retensi dibutuhkan untuk menampung air hujan sebelum dialirkan ke Sungai Borang. Sementara pintu air dan pompa diperlukan untuk menahan limpasan air pasang agar tidak masuk ke permukiman warga.
“Kalau pasang, Sungai Borang itu seharusnya ditutup dengan sistem pintu air, lalu air hujan dibuang menggunakan pompa. Tapi ini butuh perencanaan besar karena lebar sungai lebih dari lima meter,” katanya.
Waldo juga menyoroti minimnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Ia mengaku kerap tidak dilibatkan atau bahkan tidak mengetahui adanya pekerjaan proyek hingga warga menyampaikan keluhan.
“Sering kali kami tahu setelah warga mengadu, saluran ditutup alat berat atau proyek sudah berjalan. Kami tidak pernah diajak diskusi. Lurah dan staf seperti hanya jadi penonton di wilayah sendiri,” tegasnya.
Ia menduga wilayah pinggiran kota seperti Lebung Gajah belum menjadi prioritas pembangunan dibanding kawasan pusat Kota Palembang, meski dampak banjir dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau jalan terendam banjir, aspal cepat rusak, aktivitas warga terganggu. Ini bukan kejadian baru, tapi terus berulang,” ujarnya.
Waldo berharap pemerintah daerah dan provinsi segera memberikan perhatian serius terhadap penanganan banjir di wilayahnya, dengan melibatkan pemerintah kelurahan sejak tahap perencanaan.
“Kami yang paling tahu kondisi lapangan. Harapan kami sederhana, ada solusi nyata, bukan usulan yang terus berhenti di atas kertas,” pungkasnya.
