oleh

Dampak PPKM Skala Mikro, Ini Respon Ketua DPD PDIP Sumsel

SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Kota Palembang dan Lubuklinggau Sumatera Selatan (Sumsel), sudah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan, dari tanggal 9 Juli 2021, hingga berakhir pada tanggal 20 Juli 2021 mendatang.

Lonjakan kasus Covid-19 di dua kota di Sumsel tersebut, berpotensi membuat penerapan PPKM skala mikro kembali diperpanjang.

Ketua DPD PDIP Sumsel M Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, PPKM skala mikro diakuinya sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Mulai dari pembatasan jam operasional, hingga penutupan tempat-tempat usaha lainnya, yang ternyata berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Akan tetapi, bukan tanpa permasalahan. Ada berbagai keluhan dari masyarakat yang kena dampak langsung dari kondisi darurat ini,” ucapnya, Selasa (13/7/2021).

Untuk itu ia berharap, agar para petugas tetap bersifat humanis. Serta menjaga agar tidak terjadi situasi yang transaksional, di mana penertiban terjadi tebang pilih.

Menurutnya, peran pemerintah daerah harus maju untuk membantu para korban dari kebijakan ini. Seperti para pelaku UMKM makanan dan minuman, yang dibatasi waktu operasi.

“Khususnya di sektor- sektor yang terpukul, karena kondisi darurat,” ujarnya.

Giri yang juga Wakil Ketua DPRD Sumsel menuturkan, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota/kabupaten, bisa mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk memberikan bantuan.

Yang mana, diprioritaskan bagi warga yang rentan terdampak secara ekonomi, seperti pedagang kecil, karena kebijakan pemberlakuan PPKM skala mikro tersebut.

“Pemerintah daerah harus bergotong royong dengan pemerintah pusat, untuk meringankan beban entitas-entitas, yang terdampak langsung dari kebijakan ini,” katanya.

Dia mengatakan, bantuan tersebut bisa dalam bentuk bantuan tunai atau subsidi lainnya. Sehingga masyarakat terbantu, di saat mereka sedang susah.

Keponakan mendiang Taufik Kiemas tersebut mengungkapkan, pemerintah pusat sudah membantu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai.

Dia menyoroti Pemkot Palembang, yang seharusnya bisa bersentuhan langsung dengan pedagang kecil di wilayahnya.

Serta bisa memberikan solusi dengan membantu yang mungkin tidak tercover pemerintah pusat.

“Bantuan bisa dalam bentuk apapun bantuannya. Mulai subsidi langsung ataupun lainnya. Karena masalah pandemi covid-19 ini, adalah masalah bersama,” ucapnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed